Angsoduo.net – Unjuk rasa adik-adik mahasiswa sepekan lalu, menimbulkan kekhawatiran yang sebenarnya tak perlu ada.
Ya, kita tahu, beberapa bulan ini wacana soal Presiden 3 periode, presiden menunda pemilu, seakan-akan jadi bahan “gorengan” yang gurih di tengah kisruh harga minyak goreng naik.
Sebagai orang politik, saya menilai ini bukan seni politik yang indah. Kenapa harus “digoreng” sekarang ketika masyarakat kita sedang sulit dilanda kesulitan ekonomi global? Kasihan masyarakat.
Sudah lah harus memikirkan dapur yang terancam gara-gara berbagai kebutuhan pokok naik, ditambah lagi harus dimunculkan kekhawatiran yang tak perlu soal jabatan presiden.
Apalagi Presiden RI kita, Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi, saat berkunjung ke Jambi pekan lalu, sudah tegas mengatakan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden bukan dari pemerintahan.
Pak Jokowi juga menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden itu tidak benar dan tidak akan terjadi.
Kita harus yakin, bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang patuh dengan konstitusi dan Undang-undang dasar 1945. Maka itu, kekhawatiran amandemen UUD 45 bakal dilakukan, adalah kekhawatiran yang berlebihan.
Saya kira, ini akan menghabiskan energi kita. Membahas hal yang semestinya tidak perlu dibahas. Melakukan hal yang semestinya tak perlu kita lakukan.
Seperti kata pepatah Jambi; “banyak uang salah belanjo, banyak tenago salah kerjo”.
Dari pada membahas yang tak perlu, lebih baik kita membahas, mengerjakan hal yang sangat perlu. Yakni, fokus mencari solusi bagaimana bangsa ini bisa terlepas dari himpitan ekonomi akibat perubahan ekonomi global.
Saya selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi, berharap masyarakat Jambi tetap fokus ibadah puasa, banyak bersabar, berdoa dan berikhtiar, supaya pemerintah kita bisa mencarikan jalan keluar terbaik bagi kesulitan ekonomi yang kita rasakan saat ini.
Harga minyak goreng memang naik, tetapi tak perlu lah kita menaikkan hal tak perlu sebagai “gorengan” yang membuat iklim politik kita ber-“kolesterol” tinggi.
Ayo, kembali fokus kerja, kerja dan kerja. Untuk Indonesia jaya. (*)
Edi Purwanto,
Ketua DPRD Provinsi Jambi (juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jambi)